Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Santernya berita miring soal juru parkir (jukir) yang mengelola parkir di Gerai Mie Gacoan yang ada di Surabaya membuat Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya (PJS) yang menaungi juru parkir Kota Surabaya geram. Terlebih tuduhan premanisme dalam pengelolaan parkir di Gerai Mie Gacoan.
Menyikapi hal tersebut PJS melakukan konferensi pers dengan media yang ada di Surabaya pada Rabu (31/12/2025) di salah satu kedai kopi yang ada di jalan kayun Surabaya. Di hadapan media PJS menghadirkan kordinator jukir Mie Gacoan Surabaya Feri Fadholi dan para jukir pegelola parkir di gerai Mie Gacoan lainya yang ada di Kota Surabaya.
Dalam konferensi pers sambil menunjukkan lembar perjanjian Kerjasama dan bukti setor pajak, salah Feri Fadholi yang juga pengelola parkir di salah satu gerai Mie Gacoan menegaskan pengelola parkir di gerai Mie Gacoan di Surabaya bukan ormas dan bukan premanisme, melainkan individu yang berMOU secara tertulis dengan PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) dan membayar pajak resmi ke pemerintah kota surabaya.
Feri fadholi selaku pengelola parkir di salah satu gerai Mie Gacoan yang juga menjabat sebagai wakil ketua PJS mengklaim memiliki perjanjian tanpa batas waktu dengan gerai Mi Gacoan. Feri menolak keras tuduhan premanisme.
Sementara itu Ketua PJS Izul Fikri yang juga hadir dalam konferensi pers menilai tindakan Mie Gacoan telah melanggar nota kesepahaman (MOU) yang selama ini mengikat kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan parkir di seluruh gerai Mie Gacoan se-Surabaya.
“Pasal 2 (perjanjian) itu, kedua pihak menyepakati waktu pengelolaan parkir dimulai dari tanggal cabang buka hingga waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Izul.
Feri bersama para pengelola parkir lainnya yang mengelola prkir di Gerai Mie Gacoan yang ada di Kota Surabaya melalui PJS mengaku telah beretikad baik berupaya melakukan perundingan secara baik-baik, namun manajemen Mie Gacoan terkesan menutup diri. Bahkan, menurut Feri, pihak manajemen sempat mangkir hingga tiga kali pertemuan dari panggilan mediasi yang dilayangkan oleh DPRD Kota Surabaya.
“Dimediasi bersama DPRD. Namun, sebanyak tiga kali diundang, pihak manajemen Mie Gacoan tidak datang,” ungkap geram Feri.
Menanggapi sikap manajemen yang terus berkelit, PJS yang memperjuangkan hak-hak juru parkir Kota Surabaya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat turun tangan sebagai penengah yang adil. Feri menekankan bahwa pihaknya tidak anti-teknologi, namun merasa diperlakukan tidak adil oleh manajemen setelah sekian lama bekerja sama.
“Awal berdirinya Mie Gacoan di Surabaya, kami membantu mereka mempersiapkan dan menjaga persiapan gerai tanpa dibayar sepeserpun, mereka merasa cocok dengan kami, dan kami diberi kompensasi pengelolaan parkir di Gerai Mie gacoan”, unkap Feri.
“Kami bukan menolak kekinian. Tetapi kami ini seolah diperlakukan oleh manajemen Mie Gacoan seperti istilah, ‘habis manis sepah dibuang’,” keluh Feri.
Fery menganggap, pihak Mie Gacoan telah membuat narasi premanisme. Padahal menurutnya, tindakan tersebut adalah upaya mempertahankan hak.(amyloeq)
