Tulungagung, PANDANGANRAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan anggaran operasional bus sekolah daerah itu naik dari semula di kisaran Rp300 juta per tahun menjadi Rp400 jutaan.
“Ada pembengkakan biaya imbas kenaikan harga solar non-subsidi dan suku cadang untuk perawatan,” kata Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dishub Tulungagung Oki Sakti Nugrahajati di Tulungagung, Kamis (18/6).
Untuk itu pihaknya kini tengah menyiapkan penyesuaian anggaran yang akan diajukan melalui PAK (perubahan anggaran keuangan) pada struktur APBD-P (anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan) tahun ini.
Besarannya, lanjut dia, sekitar Rp100 juta sesuai perhitungan kenaikan biaya operasional yang semula diproyeksikan anggaran sebesar Rp300 juta selama kurun 2026.
“Total biaya operasional berikut penyesuaian anggaran pascakenaikan harga BBM solar non-subsidi dan suku cadang kendaraan dengan demikian sekitar Rp400 jutaan,” katanya.
Dishub telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung terkait kebutuhan tambahan anggaran tersebut.
Ia menegaskan penambahan anggaran diperlukan untuk memastikan layanan antar jemput pelajar tetap berjalan optimal dan dapat menjangkau seluruh rute yang selama ini dilayani.
Sementara itu, Dishub melakukan penyesuaian terhadap layanan non-prioritas, seperti penggunaan bus sekolah untuk kegiatan pembelajaran luar kelas (outing class).
Menurut Oki, layanan tersebut tetap dapat diberikan untuk tujuan dalam wilayah perkotaan, seperti kunjungan ke museum daerah, alun-alun, maupun kantor pemerintahan.
Namun untuk perjalanan ke lokasi yang membutuhkan jarak tempuh lebih jauh, seperti kawasan wisata pantai maupun pegunungan, layanan sementara dibatasi guna mengoptimalkan penggunaan anggaran operasional.
“Prioritas utama kami tetap pelayanan antar jemput pelajar. Untuk kegiatan lain akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” katanya. ham
