Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU di Jawa Timur mulai mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami kekosongan stok Pertalite yang memicu antrean dan keresahan di kalangan pengguna kendaraan.
Laporan mengenai keterbatasan pasokan BBM bersubsidi tersebut muncul dari berbagai daerah, mulai Surabaya, Jombang, Sampang, hingga Ponorogo. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk mendapatkan bahan bakar.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa kondisi yang terjadi bukan disebabkan oleh habisnya stok Pertalite secara keseluruhan. Pemerintah menyebut persoalan utama berada pada aspek distribusi yang saat ini masih dalam proses penyesuaian.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU.
Pemprov Jawa Timur pun meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pemerintah pusat yang saat ini sedang melakukan koordinasi terkait kondisi distribusi BBM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan karena ketersediaan Pertalite habis.
Menurutnya, saat ini sedang dilakukan pengaturan distribusi agar penyaluran BBM dapat berjalan lebih baik.
“Sebenarnya bukan kosong, tetapi distribusinya yang sedang diatur. Kita tunggu saja, memang sementara ini sedang dilakukan pengaturan distribusi yang baik,” kata Aftabuddin saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan terjadi kekurangan stok secara nasional maupun regional karena persoalan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan distribusi.
Aftabuddin menjelaskan bahwa urusan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci sebelum ada keterangan resmi dari kementerian terkait.
Karena itu, Pemprov Jawa Timur memilih menunggu informasi resmi yang akan disampaikan pemerintah pusat dalam waktu dekat. ham
