Jatim, PANDANGANRAKYAT.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen berkelanjutannya dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui penyelenggaraan Orientasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun 2026 Angkatan I.
“Sejak program BKK dimulai pada tahun 2020 hingga 2026, telah terdapat 1.001 BUM Desa penerima dengan total nilai bantuan mencapai 85,05 miliar rupiah. Ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah provinsi dalam memberdayakan ekonomi desa,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Damin M tegas di hadapan 78 peserta yang terdiri atas pejabat DPMD kabupaten, kepala desa, direktur BUM Desa, serta pendamping program dari unsur akademisi, Rabu (22/4/2026).
Damin menjelaskan bahwa pada tahun 2026 saja, pemerintah provinsi mengalokasikan stimulan usaha sebesar 6,1 miliar rupiah yang menyasar 61 BUM Desa dari 11 kabupaten. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. “Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bukti nyata bahwa Jatim hadir untuk desa-desa,” imbuhnya.
Orientasi yang berlangsung selama tiga hari, 20-22 April 2026 di Hotel Selecta Batu ini, diselenggarakan dengan dua tujuan utama. Pertama, menyamakan persepsi terkait pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa. Kedua, mensosialisasikan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional. Damin menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bekal krusial bagi para penerima manfaat agar pengelolaan dana bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kemanfaatan.
Untuk memastikan keberlanjutan program, panitia menghadirkan delapan narasumber dari berbagai institusi, antara lain DPMD Provinsi Jatim, BAPPEDA, Inspektorat Provinsi, TIM FISIP Universitas Brawijaya, PINBUK Jawa Timur, dan Universitas Ronggolawe Tuban. “Materi yang disampaikan mencakup kebijakan pemberdayaan BUM Desa, kewirausahaan, pelaporan keuangan, perpajakan, hingga mekanisme pendampingan 4E. Semua ini untuk membangun fondasi usaha desa yang kuat dan berkelanjutan,” papar Damin.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, dalam sambutan pengarahannya mendukung penuh pernyataan Damin. Ia menyoroti bahwa keberlanjutan program ini sejalan dengan capaian ekonomi Jatim yang terus positif. “Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan ke IV tahun 2025 mampu tumbuh 5,85% (y-on-y) dan berkontribusi terbesar kedua PDB Indonesia sebesar 25,06%,” ungkap Budi Sarwoto.
Budi Sarwoto juga memaparkan data membanggakan terkait penurunan angka kemiskinan. “Kita patut berbangga, kinerja penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan sejak 2020. Pada September 2025 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berkurang sebanyak 71,59 ribu menjadi 3,804 juta orang,” tegasnya. Menurutnya, program pemberdayaan BUM Desa berkontribusi signifikan terhadap capaian ini.
Mengenai komitmen berkelanjutan, Budi Sarwoto menambahkan bahwa program prioritas seperti Klinik BUM Desa, Pendampingan Kewirausahaan Desa (PENDAWA Desa), dan Desa Devisa terus diperkuat. “Dengan adanya pendataan digital di Data Desa Center, pemerintah provinsi Jawa Timur dapat memperoleh data secara real time dan BUM Desa dapat memiliki database online yang dapat diakses dimanapun. Ini adalah bentuk komitmen jangka panjang,” jelasnya.
Dari sisi legalitas usaha, Budi Sarwoto mengungkapkan bahwa per 13 Maret 2026, sebanyak 6.620 BUM Desa telah berbadan hukum. “Ini naik signifikan dan menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha desa,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa isu strategis tahun 2026 mencakup ketahanan pangan, desa devisa, kepastian hukum melalui paralegal BUM Desa, serta pendampingan kewirausahaan.(sp/red)