Regional, PANDANGANRAKYAT.COM – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jawa Timur menemui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Plt. Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal. Ia menegaskan, sinergi tersebut penting agar strategi pendataan yang dioptimalkan, baik secara digital maupun lapangan, mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif.
“Kami berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi ini penting agar strategi pendataan yang kami optimalkan, baik secara digital maupun lapangan, mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif,” ujarnya di Kantor Setdaprov Jawa Timur, Kamis (23/4/2026).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan, kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penguatan sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami akan memperkuat sinergi dengan BPS, termasuk melalui koordinasi lintas perangkat daerah, agar seluruh tahapan pendataan berjalan lancar dan optimal,” tegasnya.
Adhy juga menekankan pentingnya keselarasan metodologi dan indikator dalam pelaksanaan sensus agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Metodologi yang digunakan harus jelas, indikatornya juga harus tepat, agar hasil yang didapat memang sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, inflasi tidak selalu dapat dimaknai secara sederhana. Menurutnya, tingginya inflasi dalam kondisi tertentu dapat mencerminkan adanya aktivitas dan perputaran ekonomi yang berjalan, sementara inflasi yang terlalu rendah justru perlu diwaspadai karena bisa menunjukkan lemahnya daya beli dan minimnya transaksi ekonomi di masyarakat. “Inflasi rendah belum tentu bagus, bisa jadi justru tidak ada perputaran ekonomi di sana. Jangan sampai inflasinya rendah, tetapi kondisi ekonominya tidak sehat,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan pembaruan data secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil benar-benar relevan dengan kondisi terkini di lapangan. “Semua harus sinkron. Data harus terus diperbarui dan terintegrasi antarinstansi, jangan sampai data lama masih digunakan untuk kondisi sekarang, karena itu bisa berdampak pada ketepatan pengambilan kebijakan,” pungkasnya.(sp/red)