Site icon Pandangan Rakyat

Hari Ini Massa Kelompok Sipil Demo di Grahadi, BEM SI Jatim Lusa

Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Rakyat Surabaya Menggugat’ di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (15/6).

Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan dan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, menjelaskan ada sejumlah poin tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Yang pertama yakni cabut UU Polri dan UU TNI yang baru.

“Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. Yang kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI, kembalikan TNI ke barak,” kata Ikhsan.

Selain itu, Aksi Kamisan Surabaya juga bakal menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang membebani APBN, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, hingga penghentian eksploitasi alam.

Soal pemilihan lokasi, Ikhsan menyebut Gedung Grahadi dipilih karena kawasan ini merupakan jalan utama yang ramai dilintasi masyarakat Surabaya.

Pihaknya berharap melalui aksi ini warga Surabaya makin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan kesejahteraan sesama.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur berencana menggelar aksi terpisah pada Rabu (17/6).

Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengatakan pihaknya masih merampungkan persiapan, termasuk soal titik lokasi aksi.

“Kami rencanakan aksi di tanggal 17 [Juni 2026], hari Rabu. Terkait titik lokasinya belum fix, karena kami belum melakukan pengecekan ke lapangan,” kata Aqomaddin.

Aqomaddin menyebut ada lima tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi yang diperkirakan akan diikuti serbuan mahasiswa tersebut.

“Pertama, hentikan program MBG dan KDMP. Kedua, cabut UU Polri dan UU TNI. Ketiga, turunkan harga BBM. Keempat, tolak militerisme. Kelima, menuntut penguatan rupiah,” katanya. ham

Exit mobile version