Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menguatkan daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah di halaman Kantor Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dengan menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar guna menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga.
“Fokus dalam pasar murah adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin (8/6).
Khofifah mengatakan intervensi harga melalui pasar murah menjadi langkah penting, terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, cabai rawit dan cabai merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi.
“Intervensi harga melalui pasar murah sangat penting terutama pada komoditas strategis seperti Beras, Minyak Goreng, gula, hingga Cabai rawit dan cabai Merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi,” kata Khofifah.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai bahan pokok dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, antara lain beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Selain itu, tersedia telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram.
Menurut Khofifah, pasar murah juga menjadi sarana memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, khususnya Minyakita, melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala.
“Lewat pasar murah kita ingin pastikan bahwa proses distribusi berbagai kebutuhan pokok utamanya Minyakita bisa lancar. Kita selalu update data di pasar, mana yang mengalami kenaikan dan perlu intervensi untuk menekan inflasi,” ucap Gubernur Khofifah.
Khusus untuk Minyakita, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemasok lainnya guna mencegah kelangkaan yang berpotensi memicu inflasi.
“Bagaimana kita melihat antara kebutuhan masyarakat dengan kelancaran suplai Inilah pentingnya pemantauan secara berkala,” kata Gubernur Jawa Timur. ham

