Cak duki

SURABAYA – Pandanganrakyat.com – Transparansi jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan di Jawa Timur masih menjadi sorotan. Hingga kini, masyarakat belum dapat mengakses data resmi yang menunjukkan jumlah dapur MBG secara rinci di tingkat kecamatan. Padahal, informasi tersebut dinilai penting untuk mengukur pemerataan layanan program.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah dapur MBG terbesar di Indonesia. Pada September 2025, tercatat sebanyak 871 unit SPPG beroperasi di Jawa Timur. Namun, data yang dipublikasikan hanya bersifat agregat di tingkat provinsi dan tidak merinci sebaran per kecamatan.

Ketiadaan data terbuka tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui apakah seluruh kecamatan telah terlayani secara merata atau masih terdapat wilayah yang kekurangan fasilitas dapur MBG.

Selain persoalan transparansi, evaluasi yang dilakukan BGN juga menunjukkan masih adanya dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan operasional. Pada Maret 2026, Jawa Timur bahkan menjadi provinsi dengan jumlah dapur yang dihentikan sementara paling banyak untuk proses verifikasi dan perbaikan standar layanan.

Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu menyediakan dashboard terbuka yang memuat jumlah dapur MBG per kecamatan, lokasi operasional, kapasitas layanan, serta jumlah penerima manfaat. Langkah tersebut akan memudahkan pengawasan masyarakat sekaligus memastikan program berjalan secara merata dan akuntabel.

Dengan besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat program MBG, keterbukaan data hingga tingkat kecamatan dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh wilayah di Jawa Timur.