Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Aturan baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 menekankan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta pengawasan dapur penyedia makanan yang lebih ketat membawa polemik bagi para mitra MBG.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam forum silaturahmi bertajuk “Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan” yang digelar Asosiasi MBG Indonesia di Hotel Kampi, Surabaya, Minggu (21/6/2026).
Forum itu dihadiri mitra MBG dari berbagai daerah, dengan mayoritas peserta berasal dari Jawa Timur. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menghimpun aspirasi dan menyusun langkah bersama menghadapi perubahan kebijakan pemerintah.
Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M Turino Junaedi, mengatakan forum tersebut digelar sebagai wadah menyampaikan aspirasi para mitra yang kini menghadapi ketidakpastian akibat perubahan sejumlah aturan dan surat edaran terbaru dari BGN.
Menurutnya, para mitra tetap mendukung penuh Program MBG karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, mereka berharap setiap perubahan kebijakan mempertimbangkan kondisi pelaksana di lapangan.
“Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar,” kata Turino.
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah adanya informasi mengenai penghentian pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai nasib dapur yang sudah dibangun maupun yang telah mengantongi identitas resmi (ID) dari program MBG.
Selain itu, para mitra juga mempertanyakan perubahan skema anggaran serta ketentuan tidak dibayarkannya biaya operasional pada hari libur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan. Karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada,” kata Turino.
Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan sebagian besar mitra merupakan pelaku UMKM dan pengusaha daerah yang membangun dapur secara mandiri dengan keterbatasan modal.
Menurutnya, demi memenuhi persyaratan program, banyak mitra yang mengajukan pinjaman ke bank, meminjam dana dari koperasi, menjual ternak, hingga mengumpulkan modal secara patungan bersama keluarga maupun tetangga.
Indah menjelaskan nilai investasi yang telah dikeluarkan para mitra sangat besar. Selain membangun gedung dapur, mereka juga diwajibkan menyediakan peralatan dapur industri dengan nilai ratusan juta rupiah.
“Alat dapur saja bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar,” kata Indah.
Sebagai tindak lanjut, Asosiasi MBG Indonesia berencana mengajukan audiensi kepada pimpinan Badan Gizi Nasional di tingkat pusat guna menyampaikan aspirasi para mitra.
Turino menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh keberlanjutan Program MBG. Namun, ia berharap pemerintah membuka ruang dialog sebelum menetapkan kebijakan strategis agar para mitra yang telah berinvestasi memperoleh kepastian.
“Kami sebagai mitra ingin program ini tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi masyarakat. Yang kami harapkan adalah kejelasan aturan, kepastian bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta adanya ruang dialog sebelum kebijakan strategis ditetapkan,” tandasnya. ham
