Pandaganrakyat.com. Diskusi redaksi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat kini mulai diwarnai berbagai kasak-kusuk di lapangan. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah dugaan praktik jual beli “titik MBG”, yakni penguasaan atau pengalihan lokasi distribusi dan pelaksanaan program kepada pihak tertentu demi keuntungan ekonomi.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola program sosial yang semestinya berpihak pada masyarakat. Di sejumlah daerah, muncul kabar bahwa ada pihak-pihak yang menawarkan akses pengelolaan titik MBG kepada pelaku usaha atau kelompok tertentu dengan nilai tertentu. Meski belum semuanya terverifikasi, isu tersebut sudah cukup menimbulkan keresahan publik.
Program MBG pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM, katering, dan petani setempat. Namun ketika muncul dugaan praktik “jual beli titik”, semangat pemerataan dan keadilan sosial bisa tercederai.
Jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi melahirkan persaingan tidak sehat. Pelaku usaha kecil yang seharusnya mendapat kesempatan ikut terlibat justru bisa tersingkir oleh pihak yang memiliki modal dan akses lebih besar. Akibatnya, program yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat malah berubah menjadi ladang bisnis segelintir orang.
Kasak-kusuk semacam ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah. Penentuan titik distribusi, mitra pelaksana, hingga mekanisme kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tanpa pengawasan ketat, celah penyalahgunaan akan selalu ada.
Instansi terkait perlu bergerak cepat memastikan bahwa pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan awalnya. Audit lapangan, pengawasan distribusi, serta pelibatan masyarakat dalam kontrol sosial menjadi langkah penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih kritis terhadap berbagai informasi yang beredar. Tidak semua isu yang berkembang di lapangan dapat langsung dianggap benar tanpa bukti yang jelas. Namun, ketika kasak-kusuk sudah menjadi pembicaraan luas, itu menandakan adanya persoalan kepercayaan yang perlu segera dijawab oleh pihak terkait.
Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang bersih agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai program sosial yang bertujuan mulia justru tercoreng oleh kepentingan bisnis dan praktik transaksional yang tidak sehat.
