Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Menyikapi maraknya penertiban yang dianggap tidak berpihak, Agus Susilo, mantan Ketua DPW IKAPPI Jawa Timur yang kini tergabung dalam Aliansi Pedagang Indonesia (API), meluapkan kekecewaannya yang mendalam. Ia menilai pemerintah dan aparat Satpol PP gagal membangun ekonomi kelas kecil dan menengah, justru sebaliknya terkesan mempersulit di tengah kondisi yang sudah sulit.

“PKL dan UMKM ini bukan ada untuk kepentingan kalian. Mereka berjuang keras, mengais rezeki dengan modal jerih payah sendiri, bahkan banyak yang harus berhutang demi memulai usaha. Mereka bangkit dan bertahan tanpa fasilitas, tanpa bantuan berarti dari pemerintah. Apalagi saat ini daya beli masyarakat saja sedang anjlok akibat dampak kenaikan nilai tukar dolar dan harga BBM yang terus melonjak. Tapi anehnya, di tengah tekanan ekonomi seperti ini, saat pedagang mulai bisa berdiri tegak dan berusaha sesuai kemampuan, justru yang didapat adalah penindasan,” tegasnya dengan nada geram pada Jumat (12/6) di Surabaya.

Ia menyoroti cara penertiban yang dinilai tidak manusiawi dan tanpa solusi. “Penertiban dilakukan seenaknya, tapi tidak ada jaminan tempat relokasi yang layak agar mereka bisa tetap berjualan. Barang dagangan disita, tidak ada etalase atau pendampingan usaha yang diberikan. Yang ada justru beban bertambah: pajak dinaikkan tanpa melihat kondisi mereka yang sudah tertekan sepinya pembeli dan naiknya biaya operasional. Metode macam apa ini?”

Agus juga menyoroti janji-janji pemerintah yang menurutnya hanya omong kosong. “Dulu digembar-gemborkan ingin menjamin kesejahteraan pedagang, menguatkan ketahanan pangan. Tapi nyatanya, saat pedagang sudah berusaha berjalan tertib, justru malah ditekan lagi. Di mana konsistensinya? Di saat rakyat kecil butuh dukungan, malah diberi beban bertumpuk,” jelasnya.

Sebagai pihak yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan pelatihan agar pedagang bisa maju, Agus mengaku kecewa berat. Ia juga menuding adanya praktik yang tidak transparan terkait barang sitaan. “Yang lebih memprihatinkan, dari sekian banyak barang sitaan yang tidak bisa ditebus oleh PKL—yang sebagiannya sudah sulit dijual karena daya beli turun—diketahui dijual kembali oleh oknum. Ini jelas merugikan dan tidak memiliki dasar hukum yang benar,” ungkapnya.

“Saya benar-benar geram. Saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya bisa mendengar keluhan ini. Mari duduk bersama, cari solusi yang adil, bukan sekadar menindas rakyat kecil yang hanya ingin mencari nafkah halal di tengah tekanan ekonomi yang berat,” pungkasnya.