Jakarta, PANDANGANRAKYAT.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar proyek uji coba digitalisasi bantuan sosial diperluas. Dari mulanya 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, ditambah lagi hingga menjadi 100 kabupaten/kota.
Usulan itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih pada saat Sidang Kabinet Paripurna digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin kemarin.
Perluasan uji coba ini menurutnya bukan hanya menambah cakupan, melainkan menguji ketangguhan sistem yang digunakan. Harapannya, saat diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini, sistem benar-benar siap melayani masyarakat tanpa kendala.
“Di hadapan para menteri dan kepala badan, saya juga sampaikan piloting yang sedang berjalan di 43 kab/kota ini melibatkan 140 ribu agen untuk menjangkau 38,7 juta jiwa, dan akan terus bertambah jumlahnya seiring bertambahnya lokus piloting. Tahap berikutnya penambahan lokus akan berfokus pada wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” papar Luhut dalam unggahan di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (21/7/2026).
Luhut mengatakan dirinya langsung mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan seluruh persiapan dan pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos tahap selanjutnya berjalan lancar seperti yang diausulkan dalam Sidang Kabinet.
“Saya juga meminta dukungan beliau untuk menghimbau para kepala daerah agar aktif berkoordinasi dan mengawal pelaksanaannya di wilayah masing-masing,” beber Luhut.
Setelah proses rollout, pada akhir tahun hingga awal tahun depan pemerintah akan mengumumkan data masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bansos, sebelum dilakukan penyaluran bantuan.
Di tahap pertama, masyarakat juga dapat langsung mengajukan sanggahan apabila menemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran. Secanggih apapun teknologi yang dirancang, hanya akan bernilai jika kita gunakan untuk membuat sistem yang hadir lebih dekat dan melayani masyarakat secara merata,” kata Luhut.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang sedang kesulitan harus menunggu terlalu lama mendapatkan bantuan sosial hanya karena alasan administratif.
Transformasi digital, baginya harus menjadi sarana yang semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, agar tercipta pelayanan publik yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia. ham
