Jakarta, PANDANGANRAKYAT.COM – Pemerintah diminta menghentikan perekrutan guru honorer baru sebelum menuntaskan persoalan guru honorer yang ada, termasuk memberikan kepastian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus menyelesaikan lebih dulu penataan tenaga honorer agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
“Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, selesaikan dulu ini, ya, jangan…sekarang ini kan mohon maaf, ada yang rekrut baru lagi,” kata Cucun, saat ditemui di sela-sela audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Gedung DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Cucun mengungkapkan, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional telah menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu.
Sebab, hingga kini mereka masih menunggu kejelasan mengenai status kepegawaiannya.
Cucun menilai, penyelesaian status PPPK paruh waktu dan guru honorer harus dilakukan berdasarkan kebutuhan guru yang sebenarnya di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional.
“Jumlah sekolahnya banyak nih, tapi sekarang banyak yang sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di-merge itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih, ya. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti,” ucap Cucun.
Cucun mengatakan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah dapat melakukan seleksi sesuai kebutuhan sehingga persoalan guru honorer bisa diselesaikan secara bertahap.
Permintaan tersebut dialkukan guna mencegah pemerintah daerah merumahkan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlebih yang paruh waktu.
Menurut dia, pemerintah pusat perlu segera memfasilitasi daerah yang mengaku kesulitan anggaran agar tidak mengambil kebijakan merumahkan guru PPPK.
Cucun mengungkapkan, pemerintah hingga kini juga masih menghitung total kebutuhan guru secara nasional. Hasil perhitungan itu ditargetkan rampung pada akhir Juli dan akan menjadi dasar penyusunan anggaran rekrutmen guru dalam APBN 2027.
Selain meminta Kemendagri turun tangan, Cucun menilai pemerintah perlu segera memberikan kepastian bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan status.
Menurut dia, persoalan tersebut juga menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional dalam pertemuan dengan DPR.
“Ada juga P3K yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi,” kata Cucun. Oleh karena itu, DPR memfasilitasi pertemuan antara perwakilan guru dengan kementerian dan lembaga terkait agar persoalan tersebut segera memperoleh solusi. ham
