Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, HM Arum Sabil buka suara soal harga telur yang semakin murah. Dampaknya, banyak peternak telur terancam bangkrut.

“Ada jeritan yang tidak terdengar dari gedung-gedung tinggi. Jeritan itu datang dari kandang-kandang ayam petelur rakyat. Di balik telur yang dikumpulkan setiap hari, ada peternak yang sedang menghitung berapa lama lagi modal mereka mampu bertahan, inilah suara yang harus kita dengarkan,” kata Arum, Selasa (11/8/2026).

“Sebagai Ketua HKTI Jatim, saya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas tekanan ekonomi yang saat ini dihadapi peternak ayam petelur, khususnya peternak rakyat di Jawa Timur,” tambahnya.

Arum mengaku melihat dan merasakan langsung di lapangan kondisi peternak saat ini berada dalam tekanan yang sangat berat karena harga telur jatuh jauh di bawah biaya produksi.

“Dampaknya arus kas terganggu, modal terus terkikis, populasi ayam mulai dikurangi, dan sebagian peternak berada di ambang kebangkrutan. Ini bukan lagi sekadar persoalan untung dan rugi, ini sudah menyentuh persoalan keberlangsungan usaha peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional,” bebernya.

Arum membuka fakta bahwa peternak saat ini merugi hingga Rp 5.580/Kg telur. Di mana rinciannya biaya produksi telur mencapai Rp 25.080/Kg. Di dalam struktur biaya tersebut, harga pakan berada di sekitar Rp 7.600/Kg. Sementara harga jual telur yang diterima peternak saat ini hanya sekitar Rp19.500/Kg. Dengan demikian, terdapat selisih Rp 25.080-Rp 19.500 = Rp 5.580/Kg.

“Saya ingin menyampaikan kepada para pengambil kebijakan fakta yang kami alami sendiri di kandang dan yang juga kami temukan di sejumlah sentra peternakan ayam petelur di Jawa Timur. Artinya, setiap satu kilogram telur yang dihasilkan, peternak mengalami kerugian sekitar Rp5.580. Angka ini bukan sekadar teori, ini adalah angka yang kami hadapi di kandang,” bebernya.

“Apabila kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus, kerugian akan menggerus modal kerja peternak sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis. Bayangkan jika satu kandang menghasilkan 1 Ton sehari, maka kerugian mencapai Rp 5.580.000 per hari. Apabila dalam 30 hari maka kerugian mencapai Rp 167.400.000 per bulan, itu dengan catatan produksi sehari 1 Ton,” tambahnya.

Arum menyebut angka kerugian aktual setiap peternak berbeda-beda, bergantung pada skala usaha, produktivitas ayam, efisiensi pakan, umur populasi, dan struktur biaya masing-masing.

Arum menyebut kerugian Rp 5.580/Kg bukanlah angka yang kecil. Bagi peternak rakyat, angka tersebut dapat menjadi perbedaan antara bertahan hidup dan kehilangan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

“Yang paling menyakitkan semakin banyak produksi, semakin besar kerugian. Inilah paradoks yang sedang terjadi, peternak tidak bisa menghentikan ayam untuk makan. Ayam tetap membutuhkan pakan setiap hari, pekerja harus tetap dibayar, listrik harus tetap menyala, air harus tetap tersedia, obat dan vaksin harus tetap disiapkan. Kandang harus tetap dirawat dan ayam tetap menghasilkan telur,” jelasnya.

“Namun, ketika biaya produksi mencapai Rp 25.080/Kg, sementara telur hanya dihargai Rp19.500/kg, maka setiap kilogram telur yang keluar dari kandang justru menambah kerugian. Peternak bekerja lebih keras, tetapi kerugiannya semakin besar. Bagaimana mungkin usaha pangan dapat bertahan jika produsennya harus menjual hasil produksinya di bawah biaya produksi?,” lanjutnya.

Arum menyatakan ada persoalan besar di balik rantai harga meski pemerintah telah menetapkan kebijakan harga acuan telur di tingkat peternak.

“Namun, pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah apakah harga acuan tersebut benar-benar diterima peternak di tingkat kandang? Sebab, realitas yang kami hadapi menunjukkan bahwa harga jual di tingkat peternak dapat berada jauh di bawah biaya produksi. Karena itu, kami meminta pemerintah tidak berhenti pada penetapan harga di atas kertas. Harga harus dikawal sampai ke kandang, harus ada transparansi,” tegasnya.

“Jika harga di tingkat kandang jatuh, sementara harga di tingkat konsumen tidak turun secara proporsional, maka perlu ditelusuri, di mana nilai ekonomi itu berhenti dan siapa yang menikmatinya?,” tambahnya.

Arum mengatakan Indonesia patut bersyukur karena mampu memenuhi kebutuhan telur nasional. Namun, ia mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati dalam membaca angka produksi. Data nasional menunjukkan produksi telur ayam ras berada pada kisaran 6,54 juta ton pada 2025, sementara kebutuhan sekitar 6,47 juta ton.

Untuk 2026, proyeksi menunjukkan produksi sekitar 6,98 juta ton, sedangkan kebutuhan sekitar 6,47 juta Ton. Artinya, secara nasional terdapat ruang surplus produksi.

“Namun, di sinilah paradoksnya, produksi bertambah, tetapi peternak justru tertekan. Maka, persoalan kita bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi telur? Tetapi juga bagaimana memastikan peningkatan produksi tersebut memberikan kehidupan yang layak kepada peternaknya? Karena surplus pangan tanpa keberlanjutan produsen bukanlah ketahanan pangan yang sempurna,” bebernya.

Oleh karena itu, HKTI Jatim mendorong pemerintah untuk segera menjamin harga telur di tingkat kandang tidak jatuh di bawah biaya produksi yang wajar. Lalu mengawal harga acuan agar benar-benar diterima peternak di tingkat kandang. ham