Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Koordinator Wilayah (Korwil) Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut dilakukan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono atas permintaan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Usai Koordinasi Perunggasan, Amran menyatakan pencopotan itu sah dilakukan karena Korwil KPPG Surabaya tidak bisa menjalankan instruksi.

Dalam rapat ini, Amran marah besar karena banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum menyerap secara langsung hasil telur peternak.

“Itu atas nama negara! Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Kepala BGN dan beliau Wakil Kepala BGN luar biasa, itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” kata Amran di Pusat Veteriner Varma (Pusvetma) Surabaya, Selasa (11/8/2026).

Amran menyebut jika masih ada KPPG yang tidak menjalankan instruksi, maka dirinya tidak segan untuk mengusulkan pencopotan.

“Mungkin nanti bukan itu saja, kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau! Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil,” tegasnya.

Amran menegaskan sudah ada instruksi untuk seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk menyerap telur langsung dari peternak.

“Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai Juknis-nya sudah ada. Sanksinya dicabut! Lah tadi dicabut. Apa ada yang mau menyusul silakan coba,” tegasnya.

“Penanggung jawabnya dicopot,” tambah Amran merespons pertanyaan soal masih banyaknya dapur yang belum menyerap telur peternak.

Sementara, Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak memastikan pencopotan tersebut bukan main-main dan menjadi alarm bersama agar program MBG bisa memberi manfaat ke berbagai pihak dalam hal ini peternak.

“Fokusnya lebih kepada memastikan bahwa peternak ini terserap. Adapun terkait tata kelola dari sisi BGN, tentu itu ruangnya Pemerintah Pusat. Kalau kami berharap bahwa SPPG-nya itu ada konsekuensi kalau tidak menyerap sesuai dengan instruksi dari Kepala BGN,” kata Emil.

“Bahwa bagaimana tata kelola internal, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, itu sebenarnya bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Tapi tentu tadi Pak Menteri serius ingin memastikan bahwa peternak memang terserap,” tambahnya.

“Jadi begini, masalahnya kalau telur itu dibelinya lewat jalur yang kemudian malah tidak menjamin harga yang bagus ke peternak, peternak itu tetap rendah harganya. Maka dulu Kepala BGN dan saya yakin Kepala BGN yang saat ini juga mendukung membeli langsung ke asosiasi atau koperasi peternak, supaya harga yang baik yang diberikan oleh MBG atau BGN itu langsung dinikmati peternak, bukan lewat tangan perantara,” tandasnya. ham