Jakarta, PANDANGANRAKYAT.COM – Program renovasi dan pembangunan tiga juta rumah disebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga menjadi cara pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi agenda prioritas pemerintah, yang dikerjakan bersama sektor swasta.
Purbaya mengatakan penyediaan rumah layak diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
“Pemerintah mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Presiden, yakni program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menkeu menegaskan pembangunan hunian layak bagi masyarakat menunjukkan sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.
“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Menkeu.
Menkeu mengatakan, PT Lippo Cikarang menyerahkan komitmen hibah tanah kepada pemerintah. Aset tersebut rencananya akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui skema bisnis sehingga tidak membebani APBN.
Pemerintah mengklaim akan mempercepat penyelesaian berbagai tahapan pemanfaatan lahan hibah. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Kementerian Keuangan akan memastikan proses berjalan secara cepat dan tepat.
“Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” tegas Menteri Keuangan.
Tujuan dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.
Selain mengurangi kesenjangan, program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan. Menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.
Melalui program ini, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi. ham
