Wakil Ketua MPR RI menilai kebijakan fiskal harus tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik global dan kenaikan harga energi.

pandanganrakyat.com – Kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia pada tahun 2026 menjadi sorotan sejumlah pihak di parlemen. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengingatkan agar setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy menanggapi penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran dapat meningkat hingga kisaran 3,18 persen sampai 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akibat bertambahnya beban fiskal yang dipicu lonjakan harga minyak dan gas di pasar global.

Menurut Eddy, tekanan terhadap anggaran negara harus diantisipasi secara hati-hati agar kebijakan yang diambil tidak justru menambah beban masyarakat. Ia menyatakan optimistis tim ekonomi pemerintah mampu merumuskan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi.

Eddy juga mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak awal telah memetakan potensi dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi perekonomian nasional. Ia menilai kewaspadaan terhadap gejolak harga energi, nilai tukar rupiah, hingga potensi gangguan pasokan energi impor menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan di kawasan penghasil energi dunia dapat memicu lonjakan harga minyak serta memperlemah nilai tukar mata uang negara berkembang. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menambah tekanan terhadap pembiayaan energi di dalam negeri serta meningkatkan beban subsidi pemerintah.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Eddy menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah kemungkinan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang (Perppu) guna memperlebar batas defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tetap harus dipertimbangkan secara matang karena berpotensi memengaruhi penilaian lembaga pemeringkat terhadap utang negara.

Menurutnya, pemerintah saat ini dihadapkan pada dua pilihan utama untuk menjaga stabilitas APBN. Opsi pertama adalah melakukan penyesuaian anggaran dengan memangkas sejumlah program belanja negara. Namun, langkah tersebut harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menilai pemerintah tetap perlu mempertahankan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, hingga subsidi listrik bagi kelompok pelanggan rumah tangga berdaya rendah. Program-program tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Sementara itu, opsi kedua adalah menambah pembiayaan melalui pinjaman baru guna menutup potensi pelebaran defisit anggaran. Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa peningkatan utang negara juga memiliki konsekuensi tersendiri, terutama jika memicu penurunan peringkat kredit Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional. Jika hal itu terjadi, biaya pinjaman pemerintah atau cost of funds berpotensi meningkat.

Eddy yang juga merupakan doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan tetap menempatkan ketahanan ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Ia menilai pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi selama pandemi Covid-19 dapat menjadi pelajaran penting dalam mengelola tekanan ekonomi global.

Menurutnya, pada masa pandemi pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan ekonomi ke depan tetap difokuskan pada penggunaan anggaran yang efisien serta benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Eddy juga menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan energi dan rantai logistik global yang dapat terjadi akibat konflik geopolitik. Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menegaskan bahwa upaya berbagai negara dalam mengamankan pasokan energi dan pangan domestik harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pemerintah didorong untuk memastikan ketersediaan energi tetap stabil sekaligus mempercepat langkah menuju transisi energi dan meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri.