Jakarta, PANDANGANRAKYAT.COM – Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku gemas melihat komentar di media sosial yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran negara dan membuat program pemerintah lain tidak berjalan.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono menanggapi anggapan bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG, sehingga program lain seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi, hingga pembangunan jembatan menjadi terhambat.
“Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026)
Menurut Sudaryono, MBG memang butuh anggaran besar. Tapi, bukan berarti tidak membuat pemerintah menghentikan program pembangunan di sektor lain.
Ia mencontohkan sektor pertanian. Sudaryono menyebut, persoalan ketersediaan pupuk sudah jadi perhatian pemerintah sejak sebelum MBG berjalan. Setelah program MBG dilaksanakan, pemerintah tetap berupaya mencukupi kebutuhan pupuk dan memberikan kebijakan harga yang lebih terjangkau.
Hal yang sama juga dilakukan pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi. Pemerintah, kata Sudaryono, tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian meski MBG membutuhkan dana besar.
Karena itu, ia meminta masyarakat melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak langsung menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lain.
Terpisah, Zainul Arifin Anggota Komisi IX DPR RI menyatakan efisiensi jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh di tengah tekanan fiskal dan perubahan skema pendanaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Zainul, target awal penerima manfaat MBG dalam dokumen perencanaan pemerintah mencapai lebih dari 80 juta orang. Namun, dalam kondisi fiskal saat ini, penyesuaian dinilai perlu dilakukan.
“Bagi kami Komisi IX, karena kita ini sedang menghadapi problem fiskal yang cukup serius, maka kita setuju dilakukan efisiensi untuk penerima manfaat,” ujar Zainul
Ia menjelaskan, salah satu skenario yang pernah dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) adalah mengurangi penerima manfaat dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA).
“Kalau kemarin pembicaraan awal kita sama BGN kan SMA yang kita kurangi. Jadi kalau target awal sekarang 82,5 juta dikurangi dengan SLTA kurang lebih 8 juta, masih di angka 74 juta,” katanya.
Berdasarkan hitungannya, kebutuhan anggaran untuk melayani sekitar 74,5 juta penerima manfaat mencapai sedikitnya Rp230 triliun.
“Artinya dari sisi perencanaan pemerintah sendiri, memang dari awal desain MBG ini penerima manfaatnya sangat besar,” ujar Zainul. ham
