Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan capaian perhutanan sosial tertinggi di Indonesia, baik dari sisi luasan kawasan maupun nilai transaksi ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam pembukaan Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang digelar di Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Khofifah menyebut, Jawa Timur mengelola hampir 30 persen luasan perhutanan sosial nasional. Selain itu, sektor ini juga mencatat nilai transaksi ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor kopi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur. Sekitar 62 persen produksi kopi di Jawa Timur berasal dari kawasan perhutanan sosial dan berkontribusi besar terhadap produksi nasional.
Menurut Khofifah, penguatan sektor ini terus dilakukan melalui kolaborasi antara kelompok tani hutan, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar kualitas produk meningkat dan akses pasar semakin luas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, melaporkan bahwa jambore tahun ini diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial. Berbagai agenda digelar selama dua hari, mulai dari sarasehan, podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim pada tahun 2026 mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar untuk memperkuat kelompok perhutanan sosial di berbagai daerah.
“Bantuan ini terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat usaha kelompok tani hutan,” ujarnya.
Jumadi menambahkan, Jawa Timur juga mencatat prestasi nasional melalui Kelompok Tani Hutan Rengganis di lereng Argopuro yang berhasil meraih predikat terbaik nasional pada 2025 dengan nilai transaksi mencapai Rp49 miliar.
Di tingkat daerah, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa penunjukan Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus dorongan untuk terus memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya Program Strategis Nasional Lingkar Wilis yang diharapkan dapat dilanjutkan guna memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Madiun Raya.
“Gunung Wilis memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi momentum penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan pengelolaan hutan lestari yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ham
