Surabaya, PANDANGANRAKYAT.COM – Pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur bersiap menggelar rapat kerja (raker) dalam waktu dekat.
Forum tersebut akan menjadi ajang konsolidasi sekaligus pembahasan berbagai persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan program MBG.
Sejumlah isu strategis masuk dalam agenda pembahasan, mulai dari optimalisasi penyerapan produk UMKM, penanganan dapur yang mengalami suspend, hingga wacana moratorium pendirian dapur baru.
Wakil Bendahara GAPEMBI Jawa Timur, Andy Syayuti, mengatakan rapat kerja diperlukan untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pengelola dapur di berbagai daerah.
“Ini kita juga dalam waktu dekat ini kan mau ada kegiatan raker. Banyak hal yang harus kita bicarakan di raker itu, termasuk menindaklanjuti dinamika yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Andy saat dikonfirmasi dari Surabaya, kemarin.
Menurutnya, salah satu isu krusial yang perlu dibahas adalah mekanisme penyerapan produk UMKM untuk dapur MBG. Di antaranya komoditas telur yang selama ini menjadi bahan baku utama.
“Pada intinya kita di GAPEMBI ini sangat berkepentingan dengan penyerapan produk UMKM. Insyaallah siap,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai perlu ada pembahasan teknis terkait optimalisasi penyerapan agar berjalan lebih efektif. Termasuk memastikan produk UMKM yang masuk ke dapur memenuhi standar kualitas.
“Kalau yang selama ini berjalan, penyerapan produk UMKM itu cukup banyak yang kita serap. Sehingga, melalui komitmen bersama, kebijakan ke depan bisa semakin optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspek higienitas dan sertifikasi juga menjadi perhatian penting agar produk UMKM sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nah, sekarang ada beberapa ketentuan, misalnya UMKM juga harus betul-betul higienis dan punya sertifikasi. Ada kualifikasi yang harus dipenuhi,” katanya.
Selain penyerapan UMKM, raker juga akan membahas dapur MBG yang mengalami suspend serta rencana moratorium pendirian dapur baru.
“Salah satunya sekarang banyak dapur yang disuspend. Kemudian ada rencana moratorium. Banyak dapur teman-teman yang sudah dibangun tapi belum bisa beroperasi,” ungkapnya.
Andy menegaskan, GAPEMBI sebagai mitra pelaksana program MBG ingin memastikan layanan tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku UMKM.
“Makanya kita harus konsolidasi. Jangan sampai isu-isu sensitif ini jadi bola liar. Harus sesuai aturan main,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah koordinatif untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan, khususnya telur ayam ras yang menjadi komoditas utama dalam program MBG.
Melalui Dinas Peternakan Jawa Timur, Pemprov Jatim telah menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga telur ayam ras yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pada akhir pekan lalu.
Rakor tersebut melibatkan peternak dari berbagai daerah seperti Blitar, Magetan, Jombang, hingga Bojonegoro, serta Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Teuku Syahdana.
Dari forum itu disepakati sejumlah langkah strategis, termasuk penguatan penyerapan telur untuk kebutuhan MBG melalui koperasi peternak serta penyesuaian harga pembelian agar lebih menguntungkan peternak. ham
