Jakarta, PANDANGANRAKYAT.COM – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto tak menutup kans skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin di sekolah-sekolah.

Ia menyebut Prabowo memberikan lampu hijau untuk mengkaji skema pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG.

“Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘Silahkan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina merespons pertanyaan terkait, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

Meski begitu, Agustina mengatakan sejauh ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menyatakan bahwa skema pelaksanaan MBG masih melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.

Ia mengatakan skema yang ada hari ini, yakni lewat SPPG masih menjadi satu-satunya opsi.

Meski begitu, Agustina kembali menekankan bahwa pemerintah tak menutup opsi lain.

Ia hanya menekankan bahwa Prabowo menaruh perhatian penuh agar setiap keputusan diambil dengan matang.

“Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” ujarnya.

Ia menambahkan, presiden meminta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan.

Pemerintah ingin memprioritaskan penerima manfaat yang berasal dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal.

Agustina menyampaikan dalam hal ini Prabowo meminta jajarannya tak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Ia menekankan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ini harus diputuskan secara matang.

“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi pada pelaksanaan MBG dalam kurun waktu satu bulan.

Zulhas mengatakan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu satu bulan ini untuk kemudian dilaporkan lagi ke Prabowo sebelum mengambil langkah selanjutnya.

“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas. ham